SUARA INDONESIA JAWA TIMUR

Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek

Redaksi - 07 August 2024 | 09:08 - Dibaca 413 kali
Advertorial Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek
Dirut BPJS Ketenagakerjaan di acara peresmian program EKI di GOR Desa Dolok Gede, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/8/2024). (Foto: BPJS Ketenagakerjaan untuk Suara Indonesia)

SUARA INDONESIA, SURABAYA - BPJS Ketenagakerjaan mendukung penuh program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diresmikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Desa Dolok Gede, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/8/2024) lalu. Program peningkatan literasi dan inklusi ekonomi di pedesaan ini tujuannya untuk menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

Hadir dalam peresmian ini antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. “Kehadiran kami ini sebagai bentuk dukungan kepada program EKI," kata Anggoro. 

"BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dari kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan kematian akan menjadi jaring pengaman dalam perjalanan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera,” lanjutnya. 

Anggoro menegaskan, inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan. Dan dalam rangkaian acara ini Anggoro memastikan serta menyerahkan secara simbolis kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada salah satu perwakilan ketua kelompok tani di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo. 

“Inklusi keuangan mampu menjadi salah satu solusi bagi ketimpangan yang terjadi. Kami terus berupaya untuk memperluas cakupan kepesertaan. Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan seluruh masyarakat khususnya pekerja dapat terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan yang ada, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerja sama dan mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Bojonegoro, di mana dari 30 persen yang terlindungi kini menjadi 70 persen,” papar Anggoro.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menerangkan, program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI ini akan meningkatkan pertumbuhan warga desa yang jadi kunci penguatan ekonomi daerah hingga akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional. 

Hendra meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," terang Mahendra Siregar.

Ikut hadir di acara ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur Hadi Purnomo mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan kick off Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah pedesaan.

“Desa ini merupakan ekosistem yang juga menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah kami di Jawa Timur," kata Hadi.

"Sosialisasi dan edukasi secara masif kepada seluruh masyarakat pekerja akan kami dorong terus agar pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas karena risikonya telah dicover BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu kerja sama yang baik dengan stakeholder juga penting agar terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera,” tambahnya.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak Theresia Wahyu Dianti, menyatakan sangat setuju dengan program EKI. Menurut Theresia, program yang digagas OJK ini sejalan dengan program perluasan kepesertaan dan tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

Theresia menjelaskan, EKI bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan BPJS Ketenagakerjaan dengan program perlindungan jaminan sosialnya mendorong pekerja untuk bekerja keras bebas cemas. 

"Artinya, dalam meningkatkan aktifitas usaha guna mencapai kesejahteraan, masyarakat perlu mendapat perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka tetap selalu aman baik saat sedang kerja keras maupun bila terjadi resiko kecelakaan kerja dan kematian," tutup Theresia. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Redaksi
Editor : Satria Galih Saputra

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya