SUARAINDONESIA, BONDOWOSO- H. Ahmad Dhafir Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menegaskan calon wakil bupati (Cawabup) yang akan mendampingi KH Abdul Hamid Wahid atau Ra Hamid pada Pilkada 2024 Pemilihan umum (Pilkada) akan mengambil nama calon berdasarkan konsensus para ulama.
Hal itu disampaikan H. Ahmad Dhafir kepada sejumlah media, Kamis (11/7/2024) usai DPC PPP Bondowoso mengumumkan nama calon Cawabup yang dicalonkan mendampingi Ra Hamid mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Lebih lanjut H. Ahmad Dhafir menjelaskan jargon PKB adalah dari ulama untuk bangsa, sehingga pada Pilkada Bondowoso 2024, PKB tetap konsisten mengusung calon bupati berdasarkan musyawarah ulama. Terutama para ulama yang menjadi teladan bagi masyarakat Bondowoso.
“Saya selaku Ketua DPC PKB menghormati apa yang telah diputuskan DPC PPP Bondowoso. Meski begitu, PKB pada Pilkada Bondowoso 2024 tetap konsisten mengusung format kesepakatan para masyaikh, khususnya para masyaikh yang menjadi teladan bagi masyarakat Bondowoso. Mengapa PKB harus menggunakan musyawarah ulama?, karena jargon PKB itu dari ulama untuk bangsa,” ujarnya.
H. Ahmad Dhafir mengingatkan masyarakat agar tidak mempermasalahkan ketika ulama terlibat dalam politik Pilkada.
Menurut Ahmad Dhafir, ulama juga mempunyai andil dan berhak menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari hasil perjuangan para ulama.
Dhafir mengatakan, peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat besar, yang dikenal dengan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) mulai dari KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim, hingga KH As'ad Syamsul Arifin.
Bukti kontribusi perjuangan mereka terhadap kemerdekaan Indonesia diangkatlah menjadi pahlawan nasional, sehingga terbukti bahwa Negara mengakui para ulama yang turut serta memperjuangkan bangsa Indonesia hingga kemerdekaan.
“Di saat Indonesia sudah merdeka, tidak salah jika para ulama ikut terlibat dalam pemeliharaan kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjaga negara ini tetap merdeka, sekaligus menunaikan kemerdekaan. Nah itu yang menjadi pertimbangan PKB, kenapa harus mengusung calon pemimpin dengan kesepakatan ulama. Tidak hanya direstui, jika direstui oleh siapapun yang datang kepada para ulama maka direstui. Namun yang kami maksud adalah apa yang direstui dan disepakati oleh KH Achmad Azaim Ibrahimy, disepakati oleh KH Moh. Zuhri Zaini, dan disepakati oleh KHR Kholil As'ad Syamsul Arifin. Kami akan menerima nama yang mereka ajukan, tanpa bertanya siapa,” ujarnya.
Selain itu, kata Dhafir, PKB juga akan berkoalisi dengan partai politik yang mempunyai niat yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, partai dipilih oleh rakyat sehingga partai tersebut mendapat kursi di DPR dan tentunya kepercayaan rakyat bisa digunakan untuk mewakili mereka dalam memperjuangkan aspirasinya.
Rakyat memilih wakilnya di DPR, bagaimana wakil yang terpilih bisa mewakili keinginan dan aspirasi rakyat. Ketika memilih bupati, bagaimana bupati setelah terpilih bisa mengabdi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan, memenuhi kebutuhan pokok dan lain sebagainya.
Menurutnya, bidang itu merupakan bidang yang memiliki kesamaan kepentingan, ambisi, dan niat untuk mengabdi kepada rakyat, sehingga selanjutnya PKB mau menjalin kerja sama dengan pihak lain.
Katanya, PKB tidak bisa bergerak sendiri, meski PKB ini sudah memiliki syarat yang cukup untuk mengusung calon sendiri, namun PKB tetap akan berkoalisi dengan skema yang diajukan, yaitu konsensus atau kesepakatan para ulama.
"Monggo, kalaupun PPP sudah memutuskan nama itu, sudah dikonsultasikan dengan para ulama dan disepakati oleh para ulama yang menjadi teladan masyarakat Bondowoso, dan kami tidak akan menanyakan siapa pun yang diusulkan oleh PPP, jika itu sudah ada disepakati oleh para ulama,” ujarnya.
Menurutnya, ada kemiripan antara pemilih PKB dan PPP, mayoritas pemilihnya adalah warga Nahdliyin. Tentu saja yang menjadi teladan dalam memilih pemimpin adalah para ulama.
“Tidak salah memilih calon berdasarkan konsensus para ulama. Apalagi jargon PKB dari ulama untuk bangsa. PKB sepakat mengusung Ra Hamid, tentu perlu wakil. Kita ingin mengikuti petunjuk para ulama, bagaimana keterwakilannya di PPP atau partai lain. Namun bagaimana calon yang akan diusung telah disepakati oleh para ulama. Kami belum bisa memastikan apakah nama calon wakil Ra Hamid yang diajukan PPP diterima atau ditolak. Tapi kami menerimanya berdasarkan konsensus para ulama,” tutupnya.
Diketahui, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso resmi mengajukan nama KH. Muhammad Hasan Abdul Muiz selaku pendamping KH Abdul Hamid Wahid atau Ra Hamid sebagai bakal calon wakil bupati untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Hal itu menanggapi pernyataan H. Ahmad Dhafir yang memberikan slod wakil Rahamid yang diserahkan ke PPP.
Ahmadi, DPC PPP Cominfo mengizinkan jika KH. Mohammad Hasan Abdul Muiz diusulkan PPP untuk mendampingi Ra Hamid.
“KH. Mohammad Hasan memang kader PPP terbaik mendampingi Ra Hamid. Kami sudah analisa, yang tepat mendampingi Ra Hamid adalah KH Hasan,' ujarnya.
Dia menilai, berpasangan dengan PKB yang meraih 16 kursi akan menjadi koalisi ideal untuk menyatukan budaya NU dalam kontestasi politik daerah.
“Itu partai kiai yang sama, partai ulama yang sama, ini harusnya bersama-sama. Ya kami terima, kami usulkan. Dan sejalan dengan apa yang ditawarkan pimpinan PKB,” jawabnya.
Ahmadi menegaskan, penyerahan sosok KH Hasan bersifat final, meski semua keputusan akhir ada di DPP PPP.
“Kalau mereka (PKB) tidak suka dengan nama yang kita tawarkan, maka tidak ada pilihan lain, kita tanam bendera sendiri,” ujarnya.
Menariknya, PPP Bondowoso mengaku menyiapkan opsi bagi tokoh Bacabup lainnya jika tidak 'bersanding' maka 'bersaing' dengan PKB.
“Bisa internal, bisa eksternal. Secara internal ada beberapa nama yang sudah disiapkan, termasuk koalisi yang kami siapkan,” ujarnya.
Namun koalisi PKB dan PPP menjadi prioritas karena hasil para ulama.
Karena yang paling cepat, kader militannya adalah Kiai Hasan, kata Ahmadi
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi