SUARA INDONESIA, SUMENEP- Menjelang pelaksanaan kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep, yang rencananya akan digelar pada 2024, kini mulai bermunculan sejumlah nama yang dinilai layak untuk maju sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, rupanya masih menjadi sosok yang paling santer diisukan dan masih memiliki elektabilitas tinggi, untuk kembali maju dalam pesta demokrasi tersebut.
Namun, di samping calon Bupati, masyarakat Sumenep masih lebih tertarik dan penasaran terkait calon wakil Bupati yang akan mendampingi Fauzi, jika dirinya tak lagi meminang Dewi Khalifah, orang yang menjadi wakilnya saat ini.
Diketahui masih banyak persepsi berbeda terkait kriteria calon Wakil Bupati yang dianggap layak untuk mendampingi Fauzi, jika ingin kembali mendulang kemenangan di Pilkada 2024 mendatang.
Pengamat politik Sumenep Wildan Rosaili menilai, ketua partai politik (Parpol) dan pengusaha tentu tak akan masuk dalam bidikan Fauzi, untuk digandeng sebagai wakilnya.
Sehingga menurutnya, dua sosok itu, tak perlu terlalu banyak berharap akan dipinang oleh Fauzi pada Pilkada 2024.
Bukan tanpa alasan, Wildan menjelaskan, sebagai seorang petahana, sejatinya Achmad Fauzi telah memiliki tiket atau modal yang cukup untuk memenangkan Pilkada. Baik dari sisi parpol, maupun ongkos politiknya.
Terlebih, menurutnya, PDIP memang menjadi partai yang paling siap secara tim maupun ongkos politik dalam menatap Pilkada 2024.
"Kalau dari segi partai dan ongkos politik, saya rasa Fauzi sudah sangat kuat untuk menang di Pilkada. Maka dari itu, bagi ketua partai, maupun pengusaha tidak usahlah terlalu berharap akan digandeng di Pilkada nanti," ungkapnya.
Justru, Wildan menyebut jika Fauzi ingin mudah menang, maka dia harus menggandeng sosok yang punya akar rumput kuat, seperti tokoh agama, tokoh pesantren atau kiai. Karena, kata dia, masyarakat Sumenep masih sangat lekat dengan kultur tersebut.
Kendati demikian, ia menyebut, apa bila Bupati Fauzi cukup percaya diri mampu menang tanpa sosok tokoh pesantren atau kiai, maka cukup mencari pendamping dengan kriteria yang paham terhadap tangisan dan jeritan rakyat, mampu memformulasikan kebijakan, seperti dari kalangan profesional atau akademisi misalnya.
"Tapi saya tidak yakin PDIP berani ambil langkah kedua," tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi