SUARA INDONESIA JAWA TIMUR

Kadinkes Situbondo juga Membenarkan Ada Upaya Fraksi di DPRD Tiadakan Program Sehati

Syamsuri - 18 July 2024 | 15:07 - Dibaca 2.03k kali
Kesehatan Kadinkes Situbondo juga Membenarkan Ada Upaya Fraksi di DPRD Tiadakan Program Sehati
Kadis Kesehatan Situbondo, dr. Sandy Hendrayono saat meladeni wawancara wartawan usai acara di kantor Pemkab Situbondo. (Foto: Syamsuri/Suaraindonesia.co.id)

SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Setelah Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Sahlawi membenarkan adanya upaya dari salah satu fraksi di DPRD untuk mengalihkan atau menghapus anggaran program Sehati, kini pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, dr Sandy Hendrayono.

"Memang benar ada upaya dari salah satu fraksi di DPRD untuk meniadakan program Sehati dengan mengalihkan anggaran sehati ke BPJS Kesehatan," ujarnya, Kamis (18/07/2024).

Kata Sandy, pernyataan tersebut dilontarkan baik pada saat rapat komisi maupun rapat antara TAPD dan Banggar. Bahkan upaya untuk mempermasalahkan program Sehati bukan hanya sekarang, tapi sudah dimulai sejak 2023 lalu.

"Dengan mengalihkan anggaran program Sehati berarti menghendaki program Sehati tidak ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pembahasan tersebut. Namun, kami pemerintah daerah tetap bertahan dengan alasan bahwa program Sehati sangat dibutuhkan oleh masyarakat," bebernya.

Di samping itu, sambung Sandy, ada layanan yang tidak bisa dibiayai oleh BPJS Kesehatan dan hanya bisa dibiayai oleh program Sehati. Seperti Kejadian Luar Biasa (KLB), percobaan bunuh diri, kecelakaan tunggal dan layanan lainnya.

"Meskipun nantinya 100 persen penduduk Situbondo menjadi peserta BPJS Kesehatan (UHC), program Sehati tetap dibutuhkan untuk membiayai layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan," urainya.

Oleh karena itu, Pemkab Situbondo akan terus berkomitmen memperhatikan masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan melalui program Sehati.

"Jadi ketika anggaran Sehati ini benar-benar dialihkan ke BPJS Kesehatan (UHC), maka anggaran untuk Sehati ini akan hilang dan benar-benar terhapus. Padahal, untuk bisa masuk ke program UHC, Pemkab Situbondo ini harus menanggung biaya yang sangat besar yaitu Rp 53 miliar setiap tahunnya. Dan tidak semua orang yang membutuhkan pengobatan bisa ditanggung oleh BPJS," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Syamsuri
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya