SUARA INDONESIA JAWA TIMUR

Pemkab Sumenep Belum Lakukan Cleansing Tenaga Honorer

Wildan Mukhlishah Sy - 02 August 2024 | 09:08 - Dibaca 1.32k kali
News Pemkab Sumenep Belum Lakukan Cleansing Tenaga Honorer
Sekda Kabupaten Sumenep Edy Rasyadi saat dikonfirmasi sejumlah media. Foto: Wildan/suaraindonesia.co.id

SUARA INDONESIA, SUMENEP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengaku, masih belum melakukan cleansing tenaga honorer. Hal itu diungkapkan oleh Sekda Sumenep Edy Rasyiadi, saat ditemui oleh sejumlah media, Kamis (01/08/2024).

"Jadi sementara ini memang kita belum melakukan itu," katanya, saat dikonfirmasi sejumlah media.

Dia mengatakan, hal tersebut karena sementara ini Pemkab Sumenep belum memiliki data konkret dan terbaru jumlah honorer di Kabupaten Sumenep, khususnya untuk lembaga pendidikan.

Pasalnya, kepala sekolah juga belum memberikan informasi terbaru mengenai data honorer yang ada di lembaganya.

Alhasil, Pemkab Sumenep hanya mengacu pada data yang dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), terkait nama-nama yang akan mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

"Sementara ini, kita hanya berdasarkan data yang kita kirim ke BKN, terkait dengan nama-nama atau siapa-siapa yang sudah masuk data untuk tes seleksi besok. Data itu yang menjadi data kita," jelasnya.

Dia menjelaskan, sekitar minggu ke dua atau ke tiga Agustus 2024 ada pengumuman untuk tahapan seleksi berikutnya. Pada tahapan itu, barangkali terdapat tata cara untuk mengakomodir para honorer yang sudah terdaftar di sana.

Kendati begitu, pihaknya mengaku tidak dapat mengakomodir seluruh tenaga honorer yang selama ini telah masuk data BKN. Karena, Pemkab Sumenep juga perlu memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

"Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, di tahun 2024 ini, kita hanya bisa menyediakan kuota sekitar 420, baik tenaga kesehatan, pendidikan atau teknis," paparnya.

Pihaknya mengaku, Pemkab Sumenep sedang berusaha untuk melakukan pertumbuhan negatif. Hal itu disebabkan karena pemerintah mempertimbangkan besarnya belanja pegawai dalam APBD.

"Jadi yang pensiun sekitar 500 lebih, yang masuk sekitar 420. Ini pertumbuhannya negatif, karena kita mempertimbangkan besarnya belanja pegawai," tandasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Wildan Mukhlishah Sy
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya