SUARA INDONESIA, BONDOWOSO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur, ternyata sudah memfasilitasi untuk melakukan audit secara independen terhadap aset dan penggunaan anggaran milik perusahaan daerah (Perusda) PT Bogem.
Namun upaya itu tidak membuahkan hasil alias 'gagal', sebab pihak direksi ketika diundang di saat auditor datang dari Surabaya ke Bondowoso untuk meminta keterangan berkaitan dengan penggunaan aset dan anggaran, pihak direksi selalu mangkir.
Pernyataan itu diungkapkan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Haeriyah Yuliati, kepada suaraindomesia.co.id di kantornya, Senin (6/5/2024).
Lebih lanjut Haeriyah menyampaikan, semenjak adanya rekomendasi DPRD Bondowoso agar PT Bogem dilakukan audit independen, kemudian Pemkab Bondowoso merespon dengan menyiapkan anggaran.
"Upaya audit sudah dilakukan sejak 2023 setelah adanya rekomendasi dari DPRD, tapi pihak direksi ketika diundang untuk dilakukan audit tak pernah dagang," ujarnya.
Dia menerangkan, sampai saat ini pemerintah daerah tidak mengetahui sisa anggaran dan penggunaan aset Perusda yang didirikan di era pemerintahan Bupati Amin Said Husni tersebut. Karena direksi PT Bogem tidak pernah datang saat diundang untuk dilakukan audit.
Selain itu, pihak direksi tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan perkembangan PT Bogem pada Pemkab Bondowoso, meskipun sudah diminta.
"Pemkab Bondowoso sudah berupaya maksimal untuk melakukan audit menghadirkan pihak auditor eksternal dari Surabaya. Bahkan ketika ada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pihak direksi juga diundang untuk dilakukan audit, namun selalu tidak datang," ujarnya.
Dia menambahkan, sejak PT Bogem itu dinyatakan bermasalah sudah tidak ada lagi penyertaan modal dari Pemkab Bondowoso.
Bahkan, Pemkab sudah berkirim surat ke Bank Jatim untuk melakukan pembekuan dan pemblokiran rekening milik PT Bogem.
"Kita sudah bersurat kepada Bank Jatim untuk membekukan anggaran keuangan milik PT Bigem. Jadi saat ini tidak ada seorangpun yang bisa mencairkan anggaran PT Bogem tersebut," terangnya.
Sementara untuk persoalan hukum PT Bogen menurut mantan Dinas Kominfo di era rezim pemerintahan Amin Said Husni ini, sepenuhnya menjadi ranah Kejaksaan Negeri Bondowoso.
"Sepertinya tanpa diminta soal permasalah PT Bogem sudah ditangani Kejaksaan," ujarnya.
Sebelum DPRD memang meminta agar PT Bogem dilakukan audit independen.
Melalui Komisi II DPRD Bondowoso Andi Hermanto menyatakan sejak awal dirinya sudah mengendus aroma tidak sedap terkait dengan pengelolaan keuangan, aset dan kegiatan usaha yang dijalankan.
Secara umum, kucuran dana senilai Rp 2,9 miliar pada tahun 2018 untuk pengembangan usaha perkopian milik daerah itu diklaim tidak berjalan sesuai harapan. Sehingga DPRD meminta untuk dibekukan dan dilakukan audit independen.
Bahkan, lebih ekstrim Ketua Komisi II itu meminta Pemkab Bondowoso untuk membubarkan PT. Bogem. Meski sudah diperiksa oleh BPK.
"Kita menilai sampai saat ini PT Bogem sudah tidak ada pergerakan. Maka apapun hasil pemeriksaan BPK, kami tetap mengusulkan pembubaran," tegas Andi.
Politisi PDIP itu menilai, pembubaran PT Bogem dianggap sebagai langkah yang penting untuk menyelamatkan aset modal yang ada dan mencegah beban keuangan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bondowoso.
Selain itu, pembubaran tersebut juga akan menghentikan pembayaran gaji kepada direksi PT BG yang tidak memiliki kegiatan operasional.
"Mereka harus dibayar karena sudah ada Surat Keputusan (SK), tetapi kerangka kerjanya belum jelas," pungkas Andi. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi