SUARA INDONESIA, JEMBER – Bupati Jember Hendy Siswanto menerima positif kritikan yang dilayangkan DPRD Jember. Dewan menilai, selama ini kinerja Pemkab Jember kurang maksimal.
Salah satu catatan yakni terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menyangkut tentang kemiskinan yang tergolong masih tinggi. Selain itu, juga soal pengangguran terbuka, anak putus sekolah, stunting, AKI dan AKB.
Kritik membangun tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Jember terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2023, di gedung DPRD setempat, Kamis (25/4/2024).
“DPRD sendiri tidak muluk-muluk, yang penting capaian indeksnya jangan sampai berada di bawah Provinsi Jatim. Kalaupun tidak bisa tercapai 100 persen dengan berbagai alasan, masih ada sedikit waktu yang dapat dimaksimalkan,” terang Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember.
Melalui rekomendasi yang disampaikan pada LKPj tersebut diharapkan dapat diperhatikan untuk kinerja selama satu tahun berikutnya. Lebih lanjut pada hakekatnya penyampaian hasil kinerja ini dimaksudkan untuk merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD.
Bupati Jember Hendy Siswanto yang hadir bersama Wabup Jember M Balya Firjaun Barlaman, menyampaikan, bahwa hasil rekomendasi dari DPRD ini bagus semua. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi bagian koreksi dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan pemerintahannya.
“Semua rekomendasi yang disampaikan bagus semua. Tidak ada yang jelas. Dan semoga ini menjadi kritik yang membangun. Karena memang di sinilah peran DPRD yang kita harapkan,” pungkasnya. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Magang |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi