SUARA INDONESIA, MADIUN - Kehadiran anggota Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini di Gedung Pusdiklat Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mengawal implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, program pemerintah yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja, baik Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), maupun Jasa Konstruksi (Jakon).
Dalam kunjungan tersebut Yahya menyampaikan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan 5 program jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini bentuk perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pekerja itu sendiri, tetapi juga oleh keluarganya. Dan sudah banyak BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat bagi peserta dan keluarganya dalam bentuk santunan," kata Yahya.
Sementara Anwar Hidayat selaku Kepala BPJS ketenagakerjaan Madiun mengatakan, dengan membayar iuran Rp 16.800,-/bulan, masyarakat pekerja akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan mendapatkan perlindungan JKK dan JKM.
"Manfaat kedua program tersebut, bila peserta mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan menjamin semua biaya pengobatan hingga sembuh, dan bila peserta meninggal dunia, BPJS ketenagakerjaan memberikan santunan kepada ahli warisnya sebesar Rp 42 juta," jelasnya.
"Untuk itu kami mengimbau pada pekerja yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan agar segera mendaftar, supaya pekerja dan keluarganya tidak perlu khawatir terjadi resiko," tutup Anwar. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi