SUARA INDONESIA, SITUBONDO – DPRD Kabupaten Situbondo menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Situbondo Tahun Anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/4/2024.
Rancangan Keputusan tentang rekomendasi DPRD Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023 ini dibaca oleh Wakil Ketua III DPRD Heroe Sugiartono, selanjutnya diserahkan langsung kepada Bupati Situbondo H. Karna Suswandi, disaksikan oleh ketua DPRD situbondo, Edi Wahyudi, Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati, Forkopinmda, Sekda dan sejumlah anggota DPRD serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Situbondo.
Ketua DPRD Situbondo Edi Wahyudi mengatakan, dalam rapat paripurna kali ini, DPRD menyerahkan bebetapa rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023 kepada Bupati Situbondo.
"Dari beberapa catatan atau rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Situbondo diantaranya terkait masalah jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen, sehingga perlu ditemukan faktor faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut," ungkapnya.
Selain itu, juga rekomendasi terkait masalah indeks pendidikan di Situbondo yang baru mencapai 0,596, artinya masih tergolong rendah, sehingga harus lebih konsisten melaksanakan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan, pendidikan inklusif, pendidikan anak usia dini satu tahun pra sekolah dasar dan merevitalisasi PKBM, sebab sekitar 15,21 persen penduduk usia 15 tahun ke atas masih mengalami buta huruf.
Disamping itu, DPRD juga memberikan rekomendasi terkait masalah sistem pelaksanaan kegiatan tutup lobang (Tolob) yang lebih responsive dengan keluhan masyarakat, transparan penganggaran dan berkontribusi pada pemeliharaan jalan secara signifikan. Yakni dengan cara meningkatkan kikerja petugas pengawas jalan guna mencegah ketidaksesuaian kapasitas muatan kendaraan dengan kelas jalan.
"Selanjutnya masih banyak rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Situbondo kepada Bupati, seperti tingginya angka stunting, masalah peningkatan PAD, Reformasi birokrasi, dan juga masalah penyerapan anggaran di tahun angaran 2023," beber Edi.
Untuk langkah selanjutnya, lanjut Edi, kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan menyampaikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.
Sementars Bupati Situbondo H. Karna Suswandi menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas rekomendasi dan catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.
"Serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama tahun 2023. Tentu catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan," tuturnya.
Sebab, kata Bupati LKPJ akhir tahun anggaran merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah.
"Dengan dilandasi prinsip kemitraan, untuk saling melengkapi, dalam menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Situbondo, tentu rekomendasi yang disampaikan sebagai hasil evalusi dan untuk ditindaklanjuti guna penyempurnaan pada masa yang akan datang," ujarnya.
"Hal demikian adalah sebuah kerangka kerjasama untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Situbondo, yaitu Mewujudkan masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya," pungkas Bupati. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi