SUARA INDONESIA JAWA TIMUR

Mahasiswa Tuban Gelar Aksi Tabur Bunga di Kantor Bupati, Buntut Warga Miskin Tak Bisa Berobat Pakai SKTM

Irqam - 14 May 2024 | 22:05 - Dibaca 3.26k kali
Kesehatan Mahasiswa Tuban Gelar Aksi Tabur Bunga di Kantor Bupati, Buntut Warga Miskin Tak Bisa Berobat Pakai SKTM
Mahasiswa gelar tabur bunga di Kantor Bupati Tuban dalam unjuk rasa buntut warga miskin yang meninggal karena tidak bisa berobat pakai SKTM. (Foto: Irqam/Suara Indonesia)

SUARA INDONESIA, TUBAN - Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Tuban buntut warga miskin yang meninggal karena tidak bisa berobat pakai surat keterangan tidak mampu (SKTM) di RSUD dr Koesma. Mereka mendesak pemkab peduli terhadap akses pelayanan kesehatan warga miskin.

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban itu melakukan aksinya di depan kantor bupati, Selasa (14/05/2024). Dalam aksinya, para mahasiswa menggelar orasi sambil membentangkan spanduk dan poster yang berisi aspirasi serta tuntutan.

Mahasiswa juga sempat terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Ini karena mereka berusaha masuk depan kantor pemerintahan untuk menemui bupati. Selain itu, mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal tabur bunga dan pembacaan doa di depan sebagai simbol matinya nurani Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Tuban Ahmad Wafa Amrillah menyatakan, unjuk rasa ini dilakukan buntut adanya warga miskin yang meninggal dunia usai tidak bisa berobat menggunakan SKTM di RSUD dr Koesma Tuban.

"Kemarin kita melihat kejadian warga miskin yang mau berobat. Disitu diawali warga miskin tersebut berobat menggunakan SKTM, tapi keterangan dari Kepala Desa yang mengawal masyarakat tersebut, pihak sana (RSUD dr Koesma Tuban, Red) menolak karena itu sudah dihapus per 1 Mei kemarin," kata Wafa.

Dari kasus tersebut, Wafa meminta Pemkab Tuban agar ketika membuat sebuah peraturan atau kebijakan baru harus disosialisasikan lebih dulu ke masyarakat. "Sehingga hal ini bisa memudahkan masyarakat untuk menyesuaikan peraturan yang baru tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban Esti Surahmi saat menemui mahasiswa mengklaim, Pemkab Tuban selama ini berpihak kepada masyarakat secara keseluruhan.

"Masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, itu aturan dan regulasinya sudah jelas," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Irqam
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya