Komisi D DPRD Lamongan Minta Penerapan Pembelajaran Sekolah di New Normal Melalui Kajian Mendalam

Komisi D DPRD Lamongan Minta Penerapan Pembelajaran Sekolah di New Normal Melalui Kajian Mendalam
Edukasi
Suasana rapat dengar pendapat DPRD Lamongan

LAMONGAN - Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan menggelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kemenag Lamongan, Jum'at (5/6/2020), siang.

Dalam kesempatan tersebut dibahas tentang berbagai kemungkinan dan opsi pelaksanaan proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19. Khususnya menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat terkait kenormalan baru (New Normal).

Ketua Komisi D, Abdus Shomad meminta instansi terkait melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah umum dan keagamaan.

"Tadi dalam rapat ada banyak masukan dan saran terkait rencana KBM di sekolah, madrasah dan pesantren. Ada yang usul segera dilaksanakan pembelajaran normal dengan protokol kesehatan, ada juga yang usul tetap secara daring sampai Covid-19, selesai, karena tren penyebaran masih meningkat," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Sekretaris Komisi D, Matlubur Rifa' berpendapat, jika sekolah di buka atau dilaksanakan secara normal, dikhawatirkan penyebaran Covid-19, semakin meningkat dan sulit diselesaikan.

"Kalau kami berpandangan jangan dibuka dulu sekolah, jika pandemi ini belum berakhir, karena mudhorotnya sangat besar kepada kesehatan masyarakat luas," ungkap Bendahara Fraksi PAN DPRD Lamongan ini.

Berbeda dengan itu, Imam Fadli, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra mengaku sudah mendapat masukan dan saran dari masyarakat yang ingin segera dibuka kembali sekolah. Karena sudah banyak murid yang bosan di rumah dan semakin lupa pelajaran.

"Ada banyak masukan dari masyarakat yang sudah ingin sekolah segera dibuka kembali. Sehingga saya kira harus ada pembahasan tentang formulasi yang tepat agar tetap bisa sekolah dibuka, tapi juga ada pencegahan penyebaran Covid-19," tegas mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur ini.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Shodikin, mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi atau keputusan pasti terkait sekolah akan dibuka secara tatap muka. Namun sudah ada wacana kesana.

"Kami masih menunggu regulasi dari pusat, dalam hal ini Kemendikbud, meski begitu kami juga sudah diminta untuk menyiapkan road map sekolah menuju kenormalan baru, Untuk yang informasi yang beredar di masyarakat itu bukan informasi masuk sekolah, tetapi awal masuk tahun ajaran baru," ungkapnya 

Abdul Ghofur Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Lamongan menerangkan bahwa skema yang dilakukan kementerian agama juga sama dengan kemendikbud. 

"Di Lamongan ini ada 204 Raudatul Athfah (TK), 534 madrasah ibtidaiyah (MI), 198 Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan 98 Madrasah Aliyah (MA). Dan 97 persen lembaga swasta, 3 persennya negeri," terangnya


Kontributor : M Nur Ali Zulfikar
Editor : Imam Hairon
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar