Disharmoni Pusat dan Daerah dalam Menangani Pandemi

Disharmoni Pusat dan Daerah dalam Menangani Pandemi
Suara Pembaca
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan & Sekbid Politik Eksternal DPK GmnI UMM Malang, Zainul Rahman.

Oleh: Zainul Rahman
(Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan & Sekbid Politik Eksternal DPK GmnI UMM Malang)

Indonesia hari ini sedang dirundung oleh masalah serius, masalah yang juga menjerat sebagian besar negara yang ada di dunia saat ini. Covid-19 benar-benar menjadi momok mengerikan yang menyebabkan krisis kesehatan dan kemanusiaan di berbagai negara, tidak memandang negara berkembang ataupun maju. Di Indonesia, angka penularan belum menunjukkan penurunan, kasus penularan kian hari semakin bertambah, begitupun dengan angka kematian.

Penulis menilai, hal tersebut disebabkan oleh upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia yang kurang maksimal, khususnya masih banyak terjadi disharmonisasi arahan atau kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Disharmoni dalam pencegahan pandemi ini merupakan blunder yang menjadi indikasi kurang efektifnya implementasi kebijakan dalam pencegahan Covid-19 di Indonesia.

Disharmoni antara pemerintah pusat dan daerah misalnya dapat dilihat dari adanya multitafsir pada berbagai daerah dalam memahami regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sejak awal upaya pencegahan Covid-19 pun bahkan telah terjadi disharmoni antara pusat dan daerah, baik ketidakselarasan dari segi keterbukaan data, penerapan karantina wilayah/PSBB, penyaluran dana bantuan sosial (Bansos), tentang memprioritaskan kesehatan atau perekonomian dan beberapa ketidakselarasan lainnya.

Tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi ini menjadi alasan kuat terkait realitas lambatnya penurunan angka penularan. Jika ketidakselarasan ini terus berlanjut dan yang tergambarkan pada publik hanyalah perang wilayah antara pusat dan daerah semata, maka penulis menilai hal ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan bernegara.

Berikutnya, penyebab fundamen terjadinya disharmoni antara pusat dan daerah dalam mengahadapi pandemi ini ialah komunikasi yang kurang baik. Tidak jarang dijumpai adanya upaya pencegahan yang berseberangan antara pusat dan daerah, terjadi disintegrasi regulasi antara pusat dan daerah. Padahal, pada dasarnya pemerintah pusat telah membuat dan mengeluarkan pedoman atau protokol penanganan Covid-19 untuk dijalankan oleh pemerintah daerah, namun seringkali salah diterjamahkan atau memang ketidakinginan pemerintah daerah untuk menerapkan.

Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara pusat dan daerah. Kurang optimalnya komunikasi ini pun juga mampu meghadirkan distrust antara pusat dan daerah. Pada hal lain, penulis juga menilai dengan banyaknya komunikator di lingkup pemerintah pusat (istana, menteri-menteri memiliki komunikatornya masing-masing) juga menjadi penyebab pemerintah daerah sulit untuk menafsirkan kebijakan dari pemerintah pusat.

Mestinya, setiap menteri-menteri harus saling sinkron dalam mengeluarkan regulasi terkait pandemi ini. Dengan begitu maka pemerintah daerah akan lebih mudah dalam memahami kebijakan dari pemerintah pusat dan akan lebih mudah dalam pengimplementasiannya di daerah.

Jadi hemat penulis, bahwa dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 ini diperlukan kebijakan nasional yang diterapkan secara serentak dan tegas diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah harus meminimalisir disharmonisasi kebijakan dan juga miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerintah pusat dan daerah harus saling menumbuhkan trust dalam menjalin kerjasama untuk menghadapi pandemi.

Terakhir, akan sangat naif jika ditengah pandemi kita hanya sibuk saling menyalahkan satu dengan yang lain, pandemi adalah masalah yang serius dan untuk mengatasinya kita perlu bekerjasama dan saling menguatkan.

Terlepas dari apa yang disampaikan sebelumnya, besar harapan agar terjalinnya harmoni antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi ini. Sebab dengan kerjasama yang terintegrasi antara pusat dan daerah, maka akan  mampu menjadi kunci kerberhasilan untuk menekan angka penularan.


Kontributor :
Editor : Swandy Tambunan
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar