Imam Fadlli: Refleksi Hardiknas di Tengah Pandemi Covid-19

Imam Fadlli: Refleksi Hardiknas di Tengah Pandemi Covid-19
Edukasi
Imam Fadlli ketika dalam sebuah acara

LAMONGAN - Imam Fadlli, anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Partai Gerindra memandang perlu adanya refleksi mendalam di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2020.

Mantan ketua PW IPNU Jawa Timur tersebut, menganggap perlu adanya strategi jitu perumusan pendidikan di tengah pandemi virus corona atau Covid 19.

Pria asli Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran ini mengungkapkan, Covid-19 telah berimplikasi terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali pada dunia pendidikan, khususnya di wilayah Kota Soto Lamongan. 

Di Kabupaten Lamongan, kata Imam, sudah dilakukan berbagai kebijakan agar pendidikan tetap berjalan ditengah Covid-19, baik dari dinas pendidikan maupun dari kementerian agama sebagai pengelola pendidikan berbasis madrasah.

"Kebijakan yang diambil yaitu kebijakan pembelajaran jarak jauh menggunakan media online atau daring sejak pertengahan bulan Maret 2020 kemarin," ujar anggota Komisi D DPRD Lamongan, yang membidangi pendidikan dan kesehatan.

Setelah hampir dua bulan berjalan, ujar Imam, ada beberapa hal yang perlu disikapi bersama baik oleh dinas pendidikan, kementerian agama serta semua elemen yang berkecimpung di dunia pendidikan.

"Pertama, terkait kesenjangan digital. Ini berkaitan dengan belum maksimalnya jaringan internet yang stabil dan kuat hingga ke pelosok-pelosok desa di Lamongan, selain itu juga masih mahalnya biaya kuota data. Sehingga pemerintah harus hadir dalam persoalan ini, bisa kerjasama dg Telkom atau penyedia jaringan internet agar persoalan ini bisa diatas," ujar mantan wakil Ketua PP IPNU ini.

Kedua, sambung Imam, Pemerintah Kabupaten Lamongan harus bisa memaksimalkan media yang ada untuk proses pembelajaran selama pandemi covid-19 ini, mungkin bisa menggunakan kanal media sosial milik Dinas Pendidikan untuk proses pembelajaran atau bekerjasama dengan media televisi lokal di Lamongan.

Seperti halnya yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menggandeng TVRI. Mungkin di Lamongan bisa dengan Citra TV atau yang lainnya.

"Ketiga, ditengah pandemi ini, Pemkab juga harus memikirkan jaringan pengaman sosial untuk para pendidik seperti guru mengaji, TPQ, Madrasah Diniyah, Guru Honorer dan Guru Swasta Non Sertifikasi. Beliau-beliau ini harus dimasukan dalam daftar golongan penerima JPS dampak Covid-19," sambung Dosen FISIP Universitas Islam Darul Ulum Lamongan ini.

"Semoga Covid ini segera berlalu, sehingga pendidikan kita bisa normal kembali, bisa bertemu dan bertatap muka dalam ruang kelas yang sesungguhnya bukan dengan belajar tanpa kelas seperti saat ini," pungkas anggota DPRD millenial dan energik ini.


Kontributor : M Nur Ali Zulfikar
Editor : Imam Hairon
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar